REPRESENTASI DAN OLAH RAGA

Olahraga dan Representasi
Media menciptakan makna mengenai olah raga
Olah raga menciptakan makna tentang ideologi, ras dan gender

Inilah media yang tidak hanya telah menciptakan kapasitas olah raga sebagai tontonan yang mampu mencapai audiens secara global, akan tetapi ia juga “melayani” audiens, dengan cara mereproduksi dan mentransformasikan budaya olah raga melalui dan dengan tanpa henti serta secara mendalam memperlihatkan proses diskusi, gaya hidup, pertentangan yang terjadi didalamnya – pendek kata ia merepresentasikan olah raga lewat berbagai ribuan cara.
(Rowe, D (1999) Sport, Culture and The Media. Buckingham: Open University Press).


Bagian ini akan membahas masalah bagaimana media mengkonstruksi pemahaman kita tentang istilah olah raga, sebagaimana media juga membentuk pemahaman kita mengenai gender dan masalah etnis yang direfleksikan melalui pengendaliannya terhadap unsur – unsur yang terdapat dalam olah raga. Olah raga sebagai fenomena kultural dan sebagai bahan baku komoditas media, dilihat lebih dari sekedar tayangan olah raga semata. Ini merupakan salah satu komponen penting dari jenis berita yang disajikan lewat media. Mungkin hal ini juga sama halnya dengan tayangan lainnya yang ada dalam media. Tentu saja yang tidak terlewatkan bahwa Olah raga juga memiliki kepentingan ekonomis yang sangat tinggi khususnya yang berkaitan dengan situasi finansial institusi media.
Olah raga memiliki kaitan yang sangat erat dengan televisi, berdasarkan pada pertunjukan hiburan visual yang berbentuk kontes, luasnya skala yang dapat dijangkau dan keuntungan yang dapat diraih lewat tayangan ini. Televisi mampu menyediakan atmosfer suasana siaran langsung, disamping ia juga mampu merekam dan mengulang siaran tersebut. Olah raga telah menajdi komoditas yang sangat menjanjikan. Ditengah siaran langsung yang ditayangkan, ia juga menyediakan siaran – siaran ulang dari aksi – aksi yang menawan yang diperagakan dalam olah raga tersebut, kemudian diselingi oleh diskusi – diskusi yang tentu saja memiliki muatan ekonomis yang cukup besar dengan menempatkan iklan – iklan yang potensial dalam tiap jedanya. Olah raga telah menjadi aktivitas yang sangat populer, kemudian dibuat lebih populer lagi oleh televisi lewat proses promosi yang saling menguntungkan antara televisi dan para sponsor. Olah raga menyediakan narasi yang atraktif, cerita tentang keberhasilan dan kegagalan, kemenangan dan kekalahan, dalam skala nasional dan global.
Olah raga juga sering direpresentasikan dalam kerangka konflik individu, seperti halnya ketika terjadi insiden antara zinedine zidane dengan materazzi, disaksikan oleh jutaan orang diseluruh dunia, atau bisa juga dalam konteks konflik antar tim. Representasi dalam cakupan sentimen identitas nasional atau regional, seperti halnya dalam siaran piala dunia. Para pemeran atau pemain dalam olah raga merupakan sesuatu hal yang diciptakan menjadi mitos, mitos tentang pencapaian negara / nasional, kejayaan individu, heroisme maskulinitas. Mitos – mitos tersebut beredar diantara teks dan audiens, melalui representasi, memperkenalkan kepada kita sudut pandang tentang cara memahami dunia.

BEBERAPA BENTUK REPRESENTASI YANG KERAP TERDAPAT DALAM TAYANGAN OLAH RAGA DALAM MEDIA

1. Olah raga lebih dari sekedar aktivitas sosial atau praktik – praktik kultural. Akan tetapi telah disulap oleh media lewat beberapa cara hingga menjadi sesuatu yang menarik dan tentu saja menjanjikan untuk mendatangkan banyak keuntungan. Berikut adalah beberapa cara – cara yang paling banyak digunakan oleh media untuk merepresentasikan olah raga :
2. Olah raga dilihat sebagai simbol identitas nasional, melalui kompetisi – kompetisi antar negara.
3. Olah raga sebagai dunia personal, bintang dan mitos. Melalui cerita gosip tentang gaya hidup para olahragawan sukses.
4. Olah raga sebagai style atau gaya. Melalui endorser produk – produk tertentu yang dibawakan oleh para bintang olahraga terkenal, atau juga melalui praktik – praktik adopsi lewat baju – baju olahraga, kaus tim, yang diikuti dan dicontoh oleh jutaan orang diseluruh dunia.
5. Olah raga sebagai aktivitas kultural dan status. Lewat tempat – tempat khusus yang disediakan untuk para olahragawan dan tempat khusus untuk kegiatan olah raga.
6. Olah raga sebagai aktivitas kesehatan. Dengan cara menyerukan cara – cara sehat lewat aktivitas fitnes dan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kesehatan.
7. Olah raga sebagai perang. Lewat penggunaan metafora perang dalam beberapa pemberitaan media, lewat pertunjukan diskusi tentang taktik dan lain – lain.
8. Olah raga sebagai skandal. Seperti berita – berita tentang perilaku para bintang lapangan di dalam kehidupan nyatanya, mabuk, pesta, dll.
9. Olah raga sebagai komoditas. Diperlihatkan dalam transfer pemain, gaji pemain, dll.
10. Olah raga sebagai kegiatan spiritual. Melalui ritual – ritual yang sering dilakukan oleh para pemain atau suporter ketika pertandingan, misalnya menyanyikan lagu kebangsaan setiap kali akan memulai pertandingan.

Secara historis, olah raga sebenarnya telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, dari cerita tentang pertunjukan kompetisi menjadi bisnis global yang menjanjikan yang dipengaruhi oleh pemilik modal sebagai komoditas kapitalis. Olah raga telah beranjak dari peraturan pertandingan dan permainan menjadi sebuah masalah pekerjaan yang berkutat pada masalah keuntungan finansial. Beberapa jenis olah raga bahkan memiliki sejarah yang berhubungan dengan perbedaan kelas – kelas sosial, seperti dalam olah raga rugby dan cricket. Media telah membawanya kedalam wilayah budaya pop dan kepentingan pasar. Pada suatu waktu, olah raga berkaitan erat dengan patriotisme, maskulinitas, dan elemen – elemen sosial seperti perbedaan kelas. Selain itu, selain hal ini merupakan sebuah gambaran praktik dari kerjasama tim, kepemimpinan dan disiplin.
Pencitraan olahraga didalam media kerap berkutat pada masalah ketika saat – saat klimaks emosional terjadi, tentang kesuksesan, tentang praktik – praktik dominasi antar satu dengan yang lainnya., serta tentang pencapaian status sosial dan kultural. Dan tentu saja olah raga juga berbicara masalah kompetisi, tentang kemenangan diantara yang kalah dipihak lainnya juga tentang ideology individualisme, terutama ketika tim olah raga menayangkan secara berulang – ulang mengenai kemenangannya, pencipta gol terbanyak, kejayaan sang striker, man of the match. Pencitraan tersebut berkaitan dengan momen kejayaan, perayaan / selebrasi, , pencitraan tentang dominasi dan subordinasi yang merupakan fokus kajian tentang teks media dalam konteks olah raga (Rowe, 1999)
Dalam kerangka ideologi, penayangan momen – momen tersebut telah melahirkan berbagai macam mitos misalnya tentang heroisme, patriotisme dan kejayaan tim. Dalam bentuknya yang terdahulu, olah raga memperlihatkan terebentuknya mitos tentang keperkasaan dan kedewasaan. Ia lahir dari saat – saat dimana teradapat korelaasi antara olah raga dan kelas sosial, antara etos olah raga dengan etos perilaku sosial.

Peran Media dalam Masyarakat Demokratis

Peran Media dalam Masyarakat Demokratis

Media sudah seharusnya menjadi arena ruang public terbuka dalam masyarakat pluralis demokratis yang menyediakan saluran komunikasi terbuka yang mampu menampung suara – suara dari golongan minoritas.

Bagaimanakah seharusnya peranan media dalam masyarakat yang demokratis, khususnya dalam kaitannya dengan perjuangan kelompok minoritas? Kajian media di dunia barat terdahulu telah mendefinisikan media sebagai “fourth estate” atau pilar keempat (Eldrige, 1995). Media sebagai pilar keempat mengacu pada peran media dalam mewujudkan cita – cita demokrasi, berdiri secara independen ditengah institusi pemerintah, mengawasi aktivitas politik dan menyediakan ruang publik guna terselenggaranya debat umum. Peran ini berdasarkan atas asumsi kaum liberal yang mengatakan bahwa media berjalan dalam masyarakat yang plural. Masyarakat pluralis tercipta dari berbagai kelompok social yang berbeda – beda dengan berbagai macam kepentingan didalamnya yang kesemuanya punya hak untuk bisa didengar dalam arena perpolitikan. Tidak ada satupun kelompok yang berhak mendominasi. Indonesia merupakan salah satu Negara demokratis dengan berbagai keanekaragaman didalamnya dan menyajikan bahan yang menarik untuk kita, guna melakukan pendekatan dalam kajian media di tengah masyarakat yang demokratis.
Media diharapkan mampu menjaga agar masyarakat atau warga Negara tercerahkan tentang isu – isu politik dan diharapkan mampu menjadi “watch dog” yang selalu mengawasi segala aktivitas perpolitikan, memperingatkan masyarakat ketika terjadi ketidak-beresan dengan aktivitas politik para elit. Peran media sebagai fourth estate, sesuai dengan konsep Jurgen Habermas tentang Public Sphere atau ruang public dimana warga Negara memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi secara aktif dan ikut menciptakan opini public yang pada gilirannya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi aktivitas politik untuk menciptakan suasana yang demokratis (Graber, 1992). Idealnya, ruang public mampu berperan sebagai pasar dimana ide – ide bermunculan yang pada gilirannya mampu menyediakan informasi – informasi yang relevan dengan situasi politik sehingga masyarakat menjadi melek politik, misalnya dalam bentuk berita, ide – ide, diskusi – diskusi, debat politik, dll (Dahlgren, 1995).
Dahlgren (1995) menggarisbawahi bahwa ketika masyarakat berhadapan dengan sejumlah informasi yang relevan, maka mereka akan merefleksikan, mendiskusikan dan membentuk opini serta melahirkan sejumlah pandangan yang memandunya dalam memahami keinginan dan aktivitas – aktivitas politis. Pada akhirnya, pandangan – pandangan tersebut akan diartikulasikan dalam ruang public sebagai salah satu persiapan atas tindakan – tindakan politis lewat mekanisme yang ada.
Meningkatnya kompleksitas masyarakat dan mobilitas seperti yang digambarkan pada masyarakat di akhir abad dua puluh dan pada awal abad 21 ini, telah mendorong media untuk memiliki peran yang lebih menentukan dalam memfasilitasi aktivitas – aktivitas dialog diantara warga Negara (Husband, 2000). Curran (1991), menjelaskan pentingnya daya kritis masyarakat dalam kaitannya antara media dan fungsinya sebagai public sphere ;
Ia mengatakan bahwa berdasarkan pada teori klasik, ruang public adalah ruang yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dimana tiap – tiap individu berlatih secara formal dan informal untuk mengawasi jalannya pemerintahan: kontrol formal dilakukan lewat pemilihan pemerintahan dan kontrol informal dilakukan lewat tekanan – tekanan yang diberikan lewat opini – opini public yang berhasil diciptakan. Media merupakan pusat dari proses tersebut. Mereka menyebarkan informasi – informasi yang penting kepada masyarakat atau warga Negara, guna menyediakan pilihan – pilihan yang jelas ketika tiba saatnya waktu pemilihan, mereka menyediakan wadah atau media untuk menyelenggarakan debat public, dan mereka juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan hak – haknya dan menyampaian pendangannya guna membentuk, mengkritik atau mendukung aktivitas pemerintahan. Media juga merupakan institusi yang paling mendasar guna terciptanya ruang publik atau dalam pandangan retorika kaum liberal pada abad ke 19 sebagai “pilar keempat bagi Negara demokratis”
Husband (2000) mengembangkan teori ruang public kedalam area yang lebih luas, yakni ruang public multi-etnis. Graham Murdock (1994: 4) memberikan pendapatnya mengenai hak – hak warga Negara dalam masyarakat yang multi – etnis, ia berpendapat bahwa seluruh warga negara sudah seharusnya memiliki hak – hak yang sama untuk meyuarakan pendapatnya dalam lingkungan yang demokratis “hak – hak komunikasi, hak – haknya akan hubungan antara produksi dan sirkulasi pengetahuan politis dan ruang public yang menjadi pusat bagi berbagai definisi kewarga-negaraan yang seutuhnya dalam lingkungan yang demokratis. Ia mendefinisikan kewarganegaraan sebagai hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur social, politik dan kehidupan cultural serta untuk membantu mereka menciptakan bentuk – bentuk yang selanjutnya, dengan begitu maka memperluas ide – ide T.H Marshall dengan cara mengidentifikasi empat hal yang paling utama atas hak berpendapat bagi warga warga Negara. Ia yakin bahwa informasi dan hak – hak cultural hanya dapat dijamin oleh ketersediaan wadah diskursif yang terbuka berdasarkan pada prasyarat institusional yang paling mendasar (Murdock, 1994: 5), seperti misalnya ruang tersebut harus terbebas dari kepentingan pemerintah / independen. Hal ini dinilai sangat penting ketika masyarakat meyakini bahwa media berperan sebagai watch dog yang akan senantiasa mengawasi aktivitas politik pemerintah. Disisi lain, ia meyakini bahwa oleh karena representasi didalamnya mencakup atau meliputi adanya delegasi social tertentu yang mana hal itu pasti merupakan system yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi yang cukup.
Dia menekankan bahwa system komunikasi yang terbuka yang terdapat dalam masyarakat demokratis harus mendukung pada kondisi keberagaman dan memperbolehkan hadirnya keberagaman suara dan pendapat supaya muncul dalam pola – pola produksi public dan harus secara universal dapat diakses guna mengeksplorasi perbedaan – perbedaan yang ada.
Murdock mempertimbangkan apakan kajian Said (1993: 23 – 36) mampu memyediakan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tersebut. Said percaya bahwa meskipun kelompok – kelompok social yang berbeda misalnya perempuan, orang – orang cacat, orang tua dan kelompok anak muda ditekan untuk “representasi dan perhatian yang lebih besar atas klaim dan kepentingannya”. Penyerangan yang paling penting adalah yang mengarah kepada inti dari pengertian budaya nasional dan pada “keakraban akan tetapi hubungan yang menindas dengan pengalaman kolonialisme”. Murdock mempetimbangkan apakah budaya nasional meliputi kepentingan – kepentingan minoritas didalamnya, budaya dan siapakah yang direpresentasikan sebagai budaya nasional.
Keinginan akan representasi yang berkembang mungkin berada dibawah peran budaya nasional dalam system penyiaran. Inilah sebabnya perusahaan penyiaran, seperti halnya perusahaan lainnya, memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan keuntungan sebesar – besarnya. Seperti yang dikatakan Murdock bahwa program – program atau siaran – siaran komunitas tetap marjinal dan berbahaya, memberikan hadiah bukan sebaliknya yakni memberikan hak, tatkala saluran – saluran minoritas terus diidentifikasikan dalam konteks pasar daripada kepentingan sosialnya. Saluran – saluran tersebut dibuat untuk memerlihatkan kepentingan – kepentingan tertentu. Dimana layanan – layanan saluran kabel dan satelit hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar harga yang ditetapkan oleh operatornya.
Akhirnya, Murdock menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak perlu adanya kelas pertama dan kelas ketiga, dan bahwa layanan penyiaran public tidak menyediakan apa – apa selain kepada mereka yang mampu memberika bayaran lebih atau kepada mereka yang dinilai pantas mendapatkan perhatian. Sejumlah pendapat yang berasal dari Murdock cukup bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang tercipta antara kelompok etnis minoritas dan media.